Wealth Management berkaitan erat dengan kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral. Pengelolaan kekayaan sangat dipengaruhi oleh keadaan pasar baik pasar uang maupun pasar modal. Kebijakan moneter yang kurang tepat akan mengurangi nilai kekayaan yang ada atau bahkan bisa menghabiskan kekayaan yang sudah dikelola dengan baik sebelumnya.

Pengajuan calon Gubernur Bank Indonesia oleh Presiden kepada DPR beberapa waktu yang lalu, juga tidak terlepas dari harapan bahwa mereka yang diajukan mempunyai kemampuan menghasilkan kebijakan moneter yang baik dan mempunyai kemampuan yang sepadan berkordinasi dengan pelaksana kebijakan fiskal untuk mencapai target laju pertumbuhan nasional (GDP) sekaligus mampu mengontrol inflasi serta stabilitas mata uang rupiah dengan tepat.

Bank Indonesia sebagai bank sentral bertugas untuk membuat kebijakan moneter (monetary policy) yang berujung pada:
1. Menaikkan atau mempertahankan laju pertumbuhan perekonomian nasional. Tentu disini perlu kordinasi yang erat dengan kebijakan fiskal (Fiscal Policy) yang dikomandoi oleh Menko Ekuin dan Menteri Keuangan sebagai arsitek APBN. Menaikkan laju pertumbuhan ekonomi (GDP) berarti menaikkan tingkat kemakmuran nasional. Pekerjaan ini membutuhkan kecerdasan dan kemampuan intelektual dengan latar belakang pendidikan moneter yang baik, serta kemampuan berkordinasi dengan pemegang otorisasi Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy) dalam menghitung persis laju pertumbuhan yang tepat untuk kondisi tertentu.
2. Mengontrol perekonomian untuk tidak overheated atau sebaliknya tidak masuk dalam resesi, dengan mengkombinasikan Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal. Perlu kemampuan intelektual dengan latar belakang teori-teori moneter untuk bisa menyetir perekonomian melalui jalan pertumbuhan ekonomi yang bergelombang yang disebut business cycle. Juga perlu mempunyai pengetahuan tentang mekanisme kebijakan fiskal dan multipliernya untuk bisa berkordinasi intelektual sepadan dengan Menko Ekuin dan Menkeu.
3. Mengontrol inflasi melalui kebijakan Moneter. Inflasi yang terlalu tinggi akan menyebabkan kemiskinan. Kenaikan pendapatan atau gaji atau apapun yang sifatnya pendapatan tetap, tidak ada gunanya apabila laju kenaikannya sama dengan laju kenaikan inflasi. Bank Indonesia sebagai pemegang Kebijakan Moneter( Monetary Policy) harus sanggup berkordinasi dengan Menko Ekuin dan Departemen Keuangan untuk mengontrol inflasi. Sebab kalau tidak maka laju pertumbuhan yang telah dicapai akan tidak ada gunanya dan perekonomian semakin lama akan kehilangan daya saing terhadap luar negeri, tidak mampu melakukan eksport, dan mata uang rupiah akan semakin lemah (terdepresiasi) dan tidak berharga.
4. Menjaga mata uang rupiah untuk tetap stabil. Tanpa kemampuan intelektual yang berlatar belakang bidang moneter dan bidang internasional finance, baik secara teori maupun pengalaman dibidang tersebut, bisa dikatakan agak sulit bagi seseorang untuk mampu menjinakkan mata uang seperti rupiah untuk tetap stabil. Pengetahuan dan pengalaman dibidang ini mesti ada. Tanpa pengalaman seperti ini, kita pantas khawatir kalau kalau mata uang rupiah akan volatile (bergejolak tanpa kontrol dan tanpa arah), apalagi Pemilu sudah didepan mata.
5. Bank Sentral dalam hal ini Bank Indonesia harus mampu menangani perbankan komersil, bank perkreditan rakyat, serta fungsi-fungsi intermediari lainnya dibidang perkreditan. Perbankan komersil dan perkreditan hanya bagian kecil dalam kebijakan moneter. Tujuan akhir dari kebijakan moneter yang dipegang oleh Bank Indonesia adalah untuk mencapai atau mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi atau dengan kata lain peningkatan kemakmuran nasional secara langsung, bukan semata-mata membuat regulasi dalam perkreditan.

Dengan tugas Bank Indonesia seperti diatas, hampir bisa dipastikan bahwa tugas yang diemban oleh calon Gubernur Bank Indonesia bukanlah tugas yang ringan. Disamping harus mempunyai latar belakang intelektual yang sophisticated dengan latar belakang pendidikan yang kuat dibidang moneter dan international finance, juga harus mempunyai pengalaman international dibidang ekonomi dan keuangan serta pengetahuan dan kemampuan dalam kebijakan fiskal untuk dapat berkordinasi intelektual yang sepadan dengan pemegang otoritas kebijakan fiskal di Menko Ekuin dan Departemen keuangan.

Jangan sampai Gubernur Bank Indonesia membuat kebijakan Moneter yang memandulkan efek multiplier dari kebijakan fiskal yang dibuat oleh Menko Ekuin dan Menkeu. Atau sebaliknya, jangan sampai Gubernur Bank Indonesia membuat kebijakan Moneter yang menyebabkan perekonomian overheated karena Gubernur Bank Indonesia tidak mampu melihat efek multiplier yang kuat yang terjadi dari kebijakan fiskal.

Dengan demikian dapat kita katakan, Gubernur Bank Indonesia yang berikutnya haruslah orang yang mempunyai kapabilitas intelektual dan latar belakang pendidikan yang cukup kuat dibidang kebijakan moneter (terutama) dan kebijakan fiskal sebagai tambahan.

Kemudian, pengalaman internasional seorang Gubernur Bank Indonesia wajib diperlukan, karena mata uang rupiah kita bertarung di pasar internasional. Apa yang bisa dimengerti dan diatasi secara lokal sering tidak dapat diterapkan secara internasional. Disini diperlukan seorang dengan latar belakang ekonom. Tidak cukup sekedar pengetahuan perbankan. Pengetahuan mengenai perbedaan (disparitas) suku bunga international, disparitas tingkat inflasi internasional, disparitas tingkat pendapatan net of inflation international akan sangat menentukan dalam membuat kebijakan moneter yang baik.

Tanpa kemampuan-kemampuan yang disebutkan diatas maka hampir dapat dipastikan kebijakan moneter yang kita hasilkan adalah kebijakan moneter yang inferior. Konsekuensi dari kebijakan moneter yang inferior adalah terjadinya laju pertumbuhan ekonomi yang inferior atau selalu dibawah target sehingga tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai. Konsekuensi kedua dari kebijakan moneter yang inferior adalah inflasi yang selalu diluar kontrol, artinya walaupun ada kenaikan tingkat pendapatan, namun selalu digerus habis oleh inflasi. Konsekuensi kebijakan moneter yang inferior yang terakhir adalah pelemahan mata uang rupiah yang terus menerus, sehingga, mata uang kita tidak berfungsi sebagai alat untuk store of value, alat menyimpan kekayaan. Tentunya dalam jangka panjang akan merusak bursa uang dan bursa saham.

Secara keseluruhan, kebijakan moneter yang inferior akan menyebabkan penurunan hampir semua sisi kehidupan. Wealth Management menjadi semakin sulit diterapkan.
Dalam konteks Kebijakan Moneter inilah kita seharusnya mencermati pilihan calon Gubernur Bank Indonesia yang diajukan oleh Presiden. Kita mengharapkan para pengambil dan penentu keputusan di negara ini dan terutama di DPR agar menyadari konsekuensi dari kebijakan moneter yang inferior. Sehingga dalam memilih calon Gubernur Bank Indonesa yang diusulkan oleh Presiden : Raden Pardede atau Agus Martowardoyo, para penentu keputusan bisa lebih jernih melihatnya.

Perekonomian Indonesia kedepan membutuhkan seorang Gubernur Bank Indonesia dengan sosok intelektual dengan kapabilitas secara teori maupun praktek, latar pendidikan yang cukup kuat dibidang moneter serta berpengalaman lokal dan internasional. Juga mempunyai kesepadanan pengetahuan dalam bidang kebijakan fiskal. Indonesia mempertaruhkan perekonomiannya untuk maju kedepan ditengah persaingan yang semakin ketat, dan Indonesia punya peluang untuk lolos sebagai perekonomian yang patut dipertimbangkan diatas tahun 2010. Jangan sampai peluang tersebut lolos lagi karena salah memilih Gubernur Bank Indonesia yang kurang kompeten, jangan sampai kita menghasilkan kebijakan Moneter yang inferior. (redaksi)